Pemkot Bahas Draf Final Perwali Minimarket
Konsultasi Dengan KPPU dan Kementerian Perdagangan

Minimarket modern yang menjamur di Samarinda harus bersiap menghadapi aturan yang dikeluarkan Pemkot. Dimana nantinya ada aturan mengenai letak, dan jarak terhadap keberadaan minimarket ini.
Minimarket modern yang menjamur di Samarinda harus bersiap menghadapi aturan yang dikeluarkan Pemkot. Dimana nantinya ada aturan mengenai letak, dan jarak terhadap keberadaan minimarket ini.
Photo: Hafidz/mySAMARINDA

mySAMARINDA.com - 12/03/2014 07:12 WITA
Upaya Pemkot Samarinda untuk mengatur keberadaan minimarket modern di Kota Tepian cukup serius. Melalui Peraturan Walikota (Perwali) yang saat ini sedang dalam pembahasan akhir dan ditargetkan pada akhir Maret mendatang sudah rampung.


Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail mengatakan, saat ini pembahasan terus dilakukan oleh seluruh intansi terkait yang saat ini sedang melakukan penyusunan pasal. Termasuk juga menentukan jarak dan membagi wilayah sebaran minimarket modern yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk.


"Kami juga juga menyelaraskan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang baru. Secara nasional, jarak sebaran minimarket memang tak diatur, tetapi dalam kebijakan lokal dimungkinkan untuk mengatur jarak. Terutama jarak dengan pasar tradisional," ucap Nusyirwan, kepada MySamarinda.


Ia menambahkan, final draf ini juga akan dibahas lagi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha serta Kementerian Perdagangan. Termasuk mengkonsultasikan apakah penentuan jarak dan daerah sebaran minimarket. Karena pemkot menginginkan adanya pembahasan menyeluruh untuk menghindari pasal yang multi tafsir nantinya.


"Jadi konsultasi tersebut termasuk dalam tahapan dalam merumuskan Perwali. Untuk itu bisa saja Tim kecil yang berangkat ke Jakarta atau nanti kami undang KPPU dan Kementerian untuk membahas di sini," imbuhnya.


Nusyirwan menjelaskan, jika ada minimarket yang sudah terlanjur berdiri dekat dengan pasar tradisional akan diatur lewat pasal peralihan dalam Perwali itu. Karena mengenai pengaturan jarak dan kawasan ini sangat berisiko dan tentunya harus ada aturan yang saling menguntungkan.


"Nanti kita lihat seperti apa bunyi pasal itu (pasal peralihan), apakah diberi tempao satu tahun baru disuruh pindah atau seperti apa. Makanya kami terus melakukan pembahasan untuk menghasilkan aturan yang bisa diterima semua pihak," pungkasnya. (ibn)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved